Menyoal Kelangkaan Solar Bagi Nelayan Puger Begini Kata Bupati Hendy

Jemberonline.com – Sulitnya memperoleh solar bagi nelayan di Puger ditanggapi serius oleh Bupati Jember Hendy Siswanto. Pihaknya sebenarnya telah mendengar akan adanya keluhan para nelayan di pesisir selatan Kabupaten Jember tersebut.

Hendy menerangkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait baik dinas di Pemkab Jember, maupun instansi lain, atas kendala yang dialami oleh para nelayan saat ini.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan (Disperindag) yang mengatur untuk pembelian minyak dan gas bumi itu,” kata Bupati Hendy, pada Selasa pagi 07/09/2021 di Pendopo Pemkab Jember.

Ia menjelaskan, dalam Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi RI Nomor 17 Tahun 2019, penerbitan surat rekomendasi untuk pembelian BBM minyak tertentu, terutama jenis BBM jenis solar bagi nelayan sudah diatur jelas.

“Bahwa tentang penerbitan surat rekomendasi itu dari daerah untuk pembelian bahan bakar minyak tertentu,” katanya.

Terkait dengan adanya keluhan yang dialami oleh nelayan soal kendala mengurus surat rekomendasi tersebut, pihaknya akan melakukan penyelidikan lebih lanjut

“Akan kami dalami, dan jangan sampai terjadi kelangkaan seperti sekarang ini apalagi pas momen panen ikan,” kata Hendy.

Pihaknya juga akan melakukan koordinasi dengan Hiswanamigas dan juga Pertamina sebagai BUMN yang mengelola dan mengatur soal BBM.

“Itu juga sudah kami lakukan. Memang ada pembatasan dari Pertamina, karena harga minyak dunia naik, dan juga pembelian solar untuk nelayan ini sudah sesuai peruntukannya. Tapi tetap kita akan evaluasi dan sosialisasi,” ungkapnya.

Hendy juga mengakui, ada beberapa SPBU yang enggan melayani pembelian BBM solar kepada nelayan. Maka dari itu, ia bakal berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait yang berwenang mengenai pengelolaan BBM di hilirnya.

“Memang ada SPBU yang enggan melayani pembelian BBM jenis solar oleh nelayan itu. Terkait hal ini, nanti kami akan koordinasi dengan pihak aparat, untuk koordinasinya. Apakah bermasalah atau bagaimana. Karena ada kondisi (terkait pembelian BBM dengan dirigen itu dilarang),” tuturnya.

Bila memang nantinya pihak SPBU menyalahi soal rekomendasi atau persoalan lainnya. Nantinya bakal ada denda Rp 4.500 per liternya kepada SPBU bersangkutan.

“Padahal keuntungan SPBU hanya Rp 200 per liter. Nah ini nanti kita akan coba diskusi dengan Hiswanamigas terkait hal ini,” ucapnya.

“Tapi meskipun demikian, jangan sampai ada pembatasan pembelian BBM jenis solar bagi nelayan ini. Apalagi saat ini musim panen ikan,” sambungnya.

Nantinya, Hendy menyampaikan, perlu adanya koordinasi yang baik antara nelayan, SPBU, dan Hiswanamigas. “Mungkin juga kami akan lakukan pengajuan, untuk pengelolaan SPBU ini (dapat) dilakukan Pemkab,” ujarnya.

“Yang jelas nelayan ini harus menunjukkan keterangan mengenai kepemilikan kapal ini. Kami akan tertibkan soal ini, agar dapat dipenuhi kebutuhan nelayan ini. Untuk di Puger kebutuhan BBM solar ini kan hanya untuk nelayan. Karena kebutuhan pokoknya itu. Agar bisa tetap bekerja melaut,” pungkasnya. (dop)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terima Atas Kunjunganya